Melambatnya Kegiatan usaha jabar, Terkena Imbas Dari Serapan Tenaga kerja turun
Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ismet Inono dalam laporan bulannya mengatakan, kondisi penyerapan tenaga kerja pada triwulan III/2018 turun dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) yang minus 4,92%.
“Akibatnya, penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,25%,” ungkap Ismet dalam laporannya yang dikutip, Minggu (4/11/2018).
Menurut Ismet, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha di Jabar pada triwulan III/2018 tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya dari 10,73% menjadi 3,80%. “Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III/2018 yang awalnya diperkirakan 1,59% (qtq), ternyata lebih rendah dibanding realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,74% (qtq),” papar Ismet.
Untuk diketahui, penopang ekonomi Jabar adalah sektor pengolahan, pedagangan besar, konstruksi, pertanian, dan lainnya. Sayangnya, pada triwulan III seluruhnya melambat. Mulai dari sektor industri pengolahan (dari SBT 1,83% menjadi SBT 1,49%), sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor (dari SBT 2,66% menjadi SBT 2,10%), sektor konstruksi (dari SBT 1,66% menjadi SBT 0,99%). Juga sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (dari SBT 0,30% menjadi SBT -3,11%).
Namun demikian, BI memperkirakan kegiatan usaha pada triwulan IV/2018 akan mengalami ekspansi. Hal ini terindikasi dari SBT prakiraan kegiatan usaha pada triwulan IV/2018 sebesar 24,75%, meningkat dibanding realisasi pada triwulan laporan sebesar 3,80%.
Cadangan Beras makin sedikit, Bulog Harus Segera Impor
Namun menurut Bulog kali ini, apabila tiga bulan ke depan operasi pasar memerlukan 5 ton beras tiap harinya, sisa cadangan beras Bulog bisa tergerus hingga tinggal 2,2 juta ton. Padahal idealnya, cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai 2,5 juta ton atau sesuai dengan konsumsi beras 1 bulan masyarakat Indonesia.
“Bulog kan hanya sebagai operator. Analisa kebutuhannya ada dalam rakortas (rapat koordinasi terbatas). Kalau memang dibutuhkan impor atas keputusan pemerintah, Bulog juga akan melakukan tugas itu,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh, kepada wartawan di Jakarta.
Bulog saat ini mengakui sebenarnya cadangan beras Bulog mulai terkikis dengan meningkatnya jumlah beras untuk operasi pasar. Di sisi lain Indonesia saat ini sudah memasuki musim paceklik.
Tri mengakui, penggelontoran beras untuk operasi pasar saat ini memang kian meningkat. Per harinya aliran beras Bulog untuk operasi pasar sudah mencapai kisaran 2.500 ton. Ia bahkan mengingatkan, ke depan kebutuhan operasi pasar akan semakin besar, khususnya di penghujung dan awal tahun.
“Sekarang sudah mulai banyak (yang harus digelontorkan). Sekarang sudah 2.500 ton per hari. Desember-Januari itu puncaknya, bisa 5 hingga 6 ribu ton per hari,” ujarnya lagi.
Sambung dia mengungkapkan, trennya dari Oktober sampai dengan Desember kebutuhan beras untuk operasi pasar berada di kisaran 5 ribu ton per hari. Bahkan kebutuhan beras untuk operasi pasar akan bertambah di awal tahun jika melihat tren yang terjadi di awal 2018 kemarin.
Pada Januari lalu misalnya, Bulog mesti mengeluarkan sekitar 6 ribu ton beras tiap harinya untuk operasi pasar. Untuk tahun ini, operasi pasar pun sebenarnya sudah lama dilakukan Bulog. sejak Agustus 2018, perusahaan pelat merah ini telah melakukan fungsi yang satu ini sesuai keputusan rakortas.
Jika dirata-ratakan saja untuk tiga bulan ke depan yang dibutuhkan operasi pasar mencapai 5 ribu ton beras. Demikian, total pengurangan cadangan beras Bulog bisa mencapai 450 ribu ton. Sementara itu, hingga saat ini jumlah cadangan beras perum tersebut berada di kisaran 2,7 juta ton. Namun, sebanyak 1,8 juta tonnya berasal dari impor beras yang telah disepakati dalam rakortas sebelumnya.
Diakui, penyerapan beras dalam negeri sendiri disebut hanya sekitar 1,5 juta ton hingga menjelang akhir Oktober ini. Cadangan dalam pengadaan dalam negeri pun tinggal sekitar 950 ton karena telah dipakai untuk operasi pasar maupun penyaluran bencana.
Sementara itu, Pengamat pertanian dari IPB, Khudori mengamini berkurangnya cadangan beras. Tidak hanya untuk tahun ini, tren serupa pun selalu terjadi di kisaran bulan Oktober hingga Desember dari tahun ke tahun, untuk operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga komoditas di pasaran.
Di sisi lain Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Indonesia mengalami surplus produksi beras sebanyak 2,8 juta ton. Oleh karena itu, rencana pemerintah yang akan mengimpor beras dinilai langkah yang tidak tepat.
Terjadi penipuan Lowongan Kerja, Pihak KAI dan Korban melapor ke kantor polisi
Terkait lowongan pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebanyak 128 orang jadi korban penipuan kabar bohong atau hoax itu. Merasa dibohongi rencananya para korban akan membuat laporan ke polisi.
Rencananya para korban akan membuat laporan besok. PT KAI rencananya akan mendampingi.
“Sepertinya yang bersangkutan atau korban baru besok melaporkan ke Polda,” ujar , Edy Kuswoyo selaku Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta saat dikonfirmasi, Senin (12/11/18).
Menurut informasi hari ini nampaknya para korban masih menyiapkan berkas dan data guna dipakai untuk membuat laporan ke polisi. Terkait berapa jumlah kerugian yang diderita para korban, Edy mengaku belum tahu berapa jumlah persisnya.
“Sekarang mereka masih siapkan berkas-berkas dan data. Wah, itu (jumlah kerugian) saya belum tahu,” ujarnya.
Menyikapi hal itu PT KAI pun mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati terhadap oknum yang menawarkan kemudahan menjadi pegawai KAI. Lapor dan tanyakan jika ada yang mencurigakan kepada PT KAI melalui Contact Center KAI di 021-121 atau email di cs@kai.id.
Ditambahkannya, KAI menegaskan tidak memungut biaya sepeser pun dalam proses perekrutan. KAI juga tidak bekerjasama dengan biro perjalanan manapun selama rekrut berlangsung.
“Kami ingatkan sekali lagi, bahwa Info Rekrutmen KAI hanya diumumkan melalui website https://recruitment.kai.id dan melalui sosial media resmi KAI,” jelas pernyataan resmi PT KAI.
Ingin kembali Terbang, Merpati Harus Melewati beberapa Tahapan
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan, surat izin usaha angkutan niaga berjadwal serta sertifikat operator pesawat udara milik merpati sudah tidak berlaku. Hal itu lantaran Merpati sudah lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi.
“Untuk mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya,” jelas Polana dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis 15 November 2018.
Polana mengatakan bahwa pihaknya menyambut dengan baik apabila Merpati ingin kembali bergabung ke dalam industri penerbangan nasional, Tetapi tentu bila telah mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.
“Untuk Merpati, saya rasa komunitas penerbangan nasional akan menyambut baik guna mendukung dan menyamarakan industri penerbangan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan konektivitas serta mendorong tumbuhunga perekonomian di wilayah-wilayah,” ucapnya.
Ungkapannya, izin usaha angkutan udara adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS). Izin tersebut diperuntukkan kepada Menteri Perhubungan, setelah sebuah perusahaan melakukan pendaftaran untuk memulai sebuah usaha angkutan udara niaga berjadwal.
Pemohon izin usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
“Utamanya yang akan melakukan kegiatan mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur,” ungkap Polana.
Persyaratan permohonan izin usaha angkutan udara niaga berjadwal yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS. Izin usaha yang belum berlaku efektif, lanjut dia, harus, memenuhi persyaratan administrasi sebagai bagian dari persyaratan komitmen.
Tak hanya itu, Merpati juga harus memenuhi persyaratan teknis berupa Rencana Usaha atau business plan untuk kurun waktu minimal lima tahun dan kemudian melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Izin Usaha akan diproses dan waktunya adalah 30 Hari Kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar,” jelas Polana.
Setelah memiliki izin usaha, untuk dapat mengoperasikan pesawat udara, Merpati juga harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate). Merpati pun harus lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.
Rupiah Kembali Melemah
Melihat hal ini, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Bambang Priambodo, mengatakan tekanan pada rupiah karena dipengaruhi faktor eksternal. Salah satunya rencana Amerika Serikat yang akan menaikkan suku bunganya.
“Mayoritas negara berkembang mengalami penderitaan dari depresiasi yang terjadi sejak awal 2018 yang terlihat dari exchange rate sejumlah negara, termasuk rupiah. Dan ini yang bakal kita antisipasi agar rupiah terus menguat di akhir tahun nanti,” ungkap Bambang di Universitas Indonesia.
Lanjutnya, pemerintah bakal mengambil langkah strategis jika rupiah melemah. Langkah ini akan dilakukan secara bertahap demi menguatkan rupiah yang cenderung masih fluktuatif.
“Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh cukup baik dan ini cukup untuk menghadapi tekanan eksternal, baik normalisasi kebijakan AS maupun perang dagang. Dan kita mengelola situasi moneter dengan baik, ini terus kita pertahankan dengan baik,” ucapnya.
Bambang menambahkan, pemerintah akan melakukan kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi secara bertahap dan memaksimalkan potensi besar ekonomi yang ada.